Karena Faktor Ekonomi dan Minim Perhatian ratusan Warga Nunukan Pindah Warga Negara Malaysia


Ratusan kepala keluarga (KK) di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan memilih hijrah ke Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Selain karena faktor ekonomi, kurangnya perhatian pemerintah akibat minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan membuat warga di sejumlah desa di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Malaysia itu memilih pindah menjadi warga negara.

Sekadar diketahui, Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Lumbis. Ibukota kecamatan berada di Desa Mansalong menuju Desa Binter. Lumbis Ogong hanya bisa dijangkau dengan jalur sungai yang penuh dengan derasnya arung jeram yang berkelok-kelok. Sarana transportasi yang digunakan berupa perahu kayu berukuran kecil dengan mesin tempel 40 PK dengan jarak tempuh sekitar 4 hingga 5 jam.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Niko Hartono menyikapi eksodus atau perpindahan warga Kecamatan Lumbis Ogong diakui kebenarannya. Bahkan, informasi tersebut diperoleh setelah wawancara tokoh masyarakat Lumbis dan Lumbis Ogong, Karel Sompotan yang menyatakan memang benar ratusan KK warga dari beberapa desa di Lumbis Ogong memilih hijrah ke Sabah, Malaysia.

” Warga di 10 desa di Lumbis Ogong yang hijrah itu terjadi sejak tahun 1985. Mungkin, baru saat ini terdengar dan menghebohkan,” kata Niko kepada Koran Kaltara, kemarin.
Ia mengungkapkan, hingga kini pihaknya telah meminta data jumlah warga Lumbis Ogong yang eksodus.

Sekaligus untuk mendapat validasi data penduduk di Kecamatan Lumbis Ogong. “Kkami sudah koordinasi ke pimpinan untuk mengutus anggota asla Lumbis dan Lumbis Ogong untuk mengecek langsung. Yang berangkat Pak Lewi, Anto Bolokot, Ramli dan Karel Sompotan,” ucapnya.

Beberapa alasan masyarakat pindah ke Malaysia diungkapkan Niko tak terlepas dari faktor ekonomi, selain itu masalah infrastruktur, sulitmya akses transportasi termasuk Krayan dan Krayan Selatan, sehingga mereka memilih pindak ke Malaysia. Namun, data valid jumlah warga yang eksodus belum diinventarisir.

“Pemukiman warga tak diperhatikan, sarana telekomunikasi juga tidak ada. Sementara warga sudah lama mendiami kawasan perbatasan itu. Alasan satu rumpun dengan Malaysia membuat mereka pindah, termasuk menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan dari Malaysia,” katanya.

Niko menambahkan, pemerintah pusat seharusnya memberi perhatian khusus sehingga masyarakat di perbatasan tak merasa dianak-tirikan pemerintah karena kurang perhatian selama ini. Saatnya pemerintahan baru Jokowi-JK mewujudkan mimpi warga perbatasan menjadikan kawasan mereka sebagai beranda terdepan bangsa Indonesia di wilayah Utara agar tak terisolir lagi.

H Basri: Tak Ada Warga yang Eksodus

BUPATI Nunukan, H Basri membantah beredarnya isu terkait eksodus ratusan warga asal 10 desa di Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia.

“Tidak ada warga Lumbis yang eksodus ke Malaysia. Perlu diketahui, kehidupan warga di perbatasan itu sama juga dengan kondisi warga di Sebatik dan Krayak. Pada dasarnya, mereka punya saudara di Malaysia, jadi mereka sering bolak-balik ke Malaysia,” kata Basri kepada Koran Kaltara, malam tadi.

Tak hanya itu, Basri melanjutkan bahwa sebagian warga di perbatasan bekerja di Malaysia, usai menanam padi. Saat musim panen tiba, mereka kembali lagi ke Lumbis Ogong.
“Mereka sering bolak-balik, hal itu sama saja dengan warga Krayan. Setelah musim tanam, padi mereka tinggal, setelah panen kembali lagi. Kehidupan mereka sudah berlangsung turun temurun seperti itu. Nah, kaum perempuan yang menjaga padi, kaum lelaki bekerja ke Malaysia. Tak berbeda dengan warga Sebatik yang bolak-balik ke Tawau,” jelasnya.
Terkait minimnya infrastruktur di perbatasan, Basri mengakui bahwa pihaknya sedang membangun, meski diakui tak serta merta dapat mewujudkan secara langsung perubahan di wilayah terisolir dan minim infrastruktur.

“Kita sudah mulai membangun, memang tak serta merta langsung jadi.
Karena membangun itu perlu tahapan dan sesuaikan kemampuan finansial yang terbatas. Apalagi Nunukan baru berusia 15 tahun setelah dimekarkan menjadi kabupaten. Jangan disamakan dengan daerah yang berusia 90 tahun,” tambahnya.

Sumber : koran kaltim

Posted from WordPress for BlackBerry.

(Visited 120 times, 1 visits today)

Leave a Reply