Pemprov Kaltara Segera Terapkan E-Government

Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Untuk mengalokasikan anggaran pada tahun 2015 dalam rangka penyiapan sarana dan prasarana sekaligus pendampingan alih teknologi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektonik atau Electronics Government (E-Gov).

Irianto mengatakan penerapan E-Gov dilaksanakan secara bertahap dan diminta pelayanan yang bisa segera diterapkan meliputi pelayanan pengelolaan keuangan, pelayanan publik seperti pengurusan perijinan serta pelayanan kepegawaian.

“E-Gov merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi seiring dengan perkembangan Teknologi dan Informasi saat ini. Terlebih saat ini jumlah pegawai (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltara masih sedikit dan akan sangat terbantu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sistem digital yang akan diterapkan. Mudah-mudahan 2015 mendatang sudah bisa dilaunching,”ujar Irianto, Selasa (14/10).

Ia mengatakan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Khususnya yang memiliki keperluan dalam pengurusan perijinan usaha dan lainnya yang berkenaan dengan pemerintahan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bisa berjalan prima, efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan masyarakat karena berjalan secara transparan.

Irianto juga mengatakan E-Gov juga bermanfaat dalam pertukaran informasi sekaligus komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya seperti pelaksanaan pajak online, layanan kesehatan dan beasiswa. Selain itu proses pengadaan dan pelelangan barang dan jasa pemerintah agar berjalan transparan serta sebagai sarana dalam berkomunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data yang terintegrasi.

“Dengan sistem digital, masyarakat akan mendapatkan pelayanan prima dan lebih baik karena informasi yang disediakan bisa diakses selama 24 jam tanpa harus menunggu kantor buka. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang kian pesat maka masyarakat bisa mengaksesnya dengan menggunakan laptop, handphone baik di rumah, kantor bahkan di kendaraan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan secara fisik,”ujarnya.

Manfaat lain, lanjut Irianto untuk semakin mencairkan dan meningkatkan hubungan pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat umum. Sebab sistem digital terbuka atau transparan sehingga akan menghilangkan kecurigaan semua pihak.

Selain itu masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan demikian program yang dicanangkan pemerintah bisa berjalan lancar karena mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Sumber : Beritakaltara

Posted from WordPress for BlackBerry.

(Visited 54 times, 1 visits today)
Tags:

Leave a Reply