Pemprov Kaltara Siapkan Rp100 M Bulan Ini Mulai Bebaskan Lahan, Total 2 Ribu Hektare

Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menga-takan pembangunan kawasan kota baru di Tanjung Selor, Bulungan segera dimulakan tahun ini. Diawali tahap pembebasan lahan untuk pusat perkantoran Pemprov Kaltara yang rencananya akan dimulai Januari 2015.
“Masterplan sudah disetujui. Bahkan Menteri Bappenas Andrinof Chaniago sangat senang dengan masterplan yang kami buat,” kata Irianto kepada Koran Kaltara, kemarin.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltara juga telah siap gelontorkan dana hingga Rp100 miliar bersumber dari APBD Kaltara dan bantuan keuangan berupa hibah dari Pemkab Bulungan Rp50 miliar. Tak hanya sekedar pusat pemerintahan yang sedianya akan dibangun diatas  lahan seluas 2.000 hektare itu. Melainkan sejumlah sarana publik dan kawasan hijau juga masuk dalammasterplan tersebut. Dari maket yang telah dibuat dalam kawasan kota baru itu terdapat danau buatan dan pusat perbelanjaan.
“Karena cukup luas, proses pembebasan tak bisa dilakukan sekaligus dalam setahun anggaran, tapi bertahap. Tahun ini diselesaikan berapa hektare dulu, misalnya 500 hektare atau 1.000 hektare. Setelah itu berlanjut tahun anggaran berikutnya,” terangnya.
Ia juga menambahkan, teknis pembebasan lahan akan dikerjakan instansi terkait guna menghindari masalah yang akan muncul, Irianto memilih tak mengumumkan lokasi rencana kota baru dimaksud.
“Untuk posisi lokasi tak perlu saya sampaikan sekarang. Takutnya jadi persoalan di masyarakat. Yang jelas, lokasinya sudah ada,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabiro Tata Pemerintahan Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan menambahkan, sebelum proses pembebasan lahan dimulakan, tahap awal akan dilakukan sebelumnya yakni sosialisasi ke masyarakat.
“Sesuai UU, sosialisasi diberi waktu tiga bulan. Dalam sosialisasi itu sekaligus akan dilakukan uji publik dan penentuan harga,” jelasnya.
Sesuai prosedur, Dinas Pekerjaan Umum akan memasukkan dokumen ke biro pemerintahan sesuai perencanaan yang dibuat. Selanjutnya, biro pemerintahan akan bentuk tim sesuai perintah gubernur.
“Setelah data lahan yang siap dibebaskan diserahkan ke Badan Pertanahan Negara, untuk dibebaskan. Maka ditarget pada Januari sudah bisa dimulakan sesuai arahan gubernur. Tapi, semua tergantung Dinas PU. Disisi lain, penentuan harga akan libatkan tim survei yang telah mengecek situasi dan kondisi lokasi rencana akan dibebaskan tersebut,” ucap Datu

sumber : koran kaltim

(Visited 276 times, 1 visits today)

Leave a Reply