Untuk Diketahui Token Listrik Prabayar Dihitung kWh Bukan Rupiah

 

pln-prepaid

Listrik sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Secara bertahap, pelanggan listrik PLN mulai menggunakan sistem listrik prabayar. Namun, masyarakat masih ada yang belum memahaminya.

Listrik pra bayar mengharuskan pelanggan untuk mengisikan token PLN sebelum menggunakannya. Yang membedakan dengan listrik paska bayar, pelanggan menikmati fasilitas atau energi listrik dulu, bulan berikutnya baru bayar. Sebagian masyarakat yang tidak memahami ketika melakukan pengisian listrik tapi jumlahnya tidak sesuai dari token listrik.

Misalnya, pelanggan ingin mengisi token listrik seharga Rp 100 ribu. Tetapi ketika diisi, jumlahnya tidak sampai 100 kwh (kilowatt hour/kWh). Token listrik yang dibeli pelanggan satuannya kWh bukan rupiah.

Ketika masyarakat membeli token listrik Rp 100 ribu, rinciannya mencakup pajak penerangan jalan (PPJ) 10 persen, nilai token Rp 90 ribu, tarif listrik R1 1.300 VA (Volt Ampere) dikenakan Rp 1.412. Maka listrik yang diperoleh pelanggan sebesar 63,73 kWh.  Jadi nilai token listrik yang masuk ke kwh meter listrik yaitu 63,73 kwh bukan Rp 63 ribu.
cara-menghitung-token-pln
Mengenai PPJ 10 persen wajib dibayar oleh pelanggan yang menikmati listrik. Hasil PPJ tersebut merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah. Hal itu pun tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak-pajak daerah.

Dengan nama pajak penerangan jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Bagi masyarakat yang ada permasalahan mengenai pengisian token listrik bisa segera lapor bagian pengaduan PLN.

Termasuk masalah instalasi listrik harus sudah sesuai standar yang ditetapkan. Masyarakat bisa mengurus sertifikat laik operasi (SLO). Menurutnya, setiap sambungan yang dialiri arus listrik harus memiliki SLO. Selama SLO tak ada, maka listrik pun tidak dinyalakan. Bila sudah habis masa berlaku SLO, bisa dilakukan perpanjangan dengan melakukan pemeriksaan instalasi.

 
Artikel Terkait PLN :

(Visited 223 times, 1 visits today)

Leave a Reply