Asuransi Anti Bangkrut ‘Si Abang’ Perlindungan Untuk Usaha Kecil Menengah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) bersinergi menghadirkan asuransi mikro bagi pelaku usaha kecil menengah.

Produknya adalah Asuransi Anti Bangkrut ‘Si Abang’ untuk asuransi konvensional dan ‘Si Abang Syariah’ untuk asuransi syariah, menjadi proyek bersama lembaga dan kementerian tersebut agar para pelaku usaha kecil dan menengah dapat memproteksi diri.

Asuransi mikro tersebut, khusus untuk para pelaku usaha dengan memberikan perlindungan untuk obyek tempat usaha seperti kios, warung, lapak, gerobak, bakulan, sepeda, sepeda motor, atau sampan yang digunakan untuk usaha.

Selain itu ada pula perlindungan atas modal usaha atau isi dari tempat usaha, termasuk perlengkapan usaha atau pun produknya. Jaminannya adalah meliputi risiko kerusakan akibat kebakaran, ledakan petir, kejatuhan pesawat, asap, kerusuhan, tertabrak kendaraan, letusan gunung berapi (erupsi) serta gempa dan juga gelombang tsunami.

Tantangan yang perlu dihadapi dalam memasarkan produk mikro syariah adalah perlunya sosialisasi yang terus menerus serta berkesinambungan, untuk memberikan kesadaran masyarakat agar mereka mempersiapkan diri dan keluarganya apabila terjadi musibah yang tidak diharapkan dan juga memerlukan proses pembelajaran secara terus menerus.

Tantangan lainnya ialah jangkauan pemasaran asuransi mikro syariah masih terbatas pada kota-kota di mana perusahaan asuransi memiliki cabang dan jaringan, sehingga untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang belum ada agen atau cabang perusahaan asuransi tersebut, diperlukan upaya ekstra dan biaya yang besar.

Ketua AASI Adi Pramana menambahkan, saat ini belum ada lembaga keuangan syariah yang dimiliki oleh pemerintah. Kalaupun ada, unit syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga :   Cara Memilih Asuransi Pendidikan yang Tepat

Sekiranya saja, pemerintah dengan political will yang dimilikinya, sedikit mengarahkan ke sini, tentunya akan semakin marak ekonomi syariah di negeri ini. Kembali diingat, BUMN selain berperan sebagai penghasil dividen bagi negara juga (bisa) mempunyai misi kemanusiaan. Sangat tepat bila ekonomi kerakyatan ini didukung oleh BUMN yang tangguh.

Dengan besaran premi atau kontribusi tidak lebih dari Rp 50.000 per 12 bulan, peserta bisa memperoleh beragam pilihan manfaat sesuai dengan produk yang dikeluarkan. Jika masanya telah habis masyarakat dapat memperpanjang dengan melakukan pengajuan kembali.

(Visited 87 times, 1 visits today)

Leave a Reply