Update : Kantor Gubernur Kaltara Dibakar Massa

Ratusan pengunjuk rasa mendatangi kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) di Jalan H Soetadji, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, Sabtu siang 19 Desember 2015. Massa ini sempat berorasi secara damai di depan gerbang Kantor Pemprov Kaltara.

Namun, beberapa saat kemudian massa mulai beringas menerobos pagar betis polisi dan Satpol PP. Bahkan, kawat berduri yang sempat dipasang pun dirusak saat pengunjuk rasa memasuki kantor dan memecahkan kaca-kaca jendela.

Tak hanya itu, 3 unit mobil dinas Pemprov Kaltara rusak berat karena dibakar dan terlihat kaca-kaca hancur. Beberapa aset milik pemprov juga dirusak, seperti meja dan sejumlah komputer.

Tidak berhenti sampai di situ, sekelompok orang tetap memprovokasi massa untuk membakar aset-aset milik pemprov lainnya. Akibatnya, kebakaran terjadi di sisi ruangan Humas dan Protokol, ruangan Sekretaris Pemprov Kaltara, dan ruangan Pj Gubernur Kaltara yang berada di sisi depan.

Belum jelas aspirasi apa yang ingin disampaikan mereka. Yang jelas, pengunjuk rasa berteriak-teriak dengan pengeras suara bahwa mereka menolak hasil pilkada yang memenangkan pasangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio.

“Pilkada harus diulang, terlalu banyak kecurangan dan politik uang, kami tidak menerima hasil pilkada ini,” teriak pengunjuk rasa lainnya.

Hasil Hitung Cepat

Pilkada Kaltara yang diselenggaran pada 9 Desember 2015 lalu menyimpulkan hasil hitung cepat dan C-6 pasangan nomor urut 2 yakni Irianto Lambrie dan Udin Hianggio lebih unggul dari pasangan nomor urut 1 yakni Jusuf Serang Kasim-Marthin Billa.

Namun, tim sukses Jusuf-Marthin ketika dihubungi menolak telah menggerakkan massa dan terlibat dalam insiden demo anarkis tersebut.

“Kami para tim tidak terlibat insiden pengunjuk rasa ini, mungkin saja itu suara dari masyarakat dari pedesaan yang menolak hasil pilkada,” tutur Agus, salah seorang tim sukses Jusuf-Marthin wilayah Tanjung Selor.

Baca Juga :   Pekan Budaya Daerah Belum Kantongi Izin dari Kepolisian

Sementara Kapolri Jenderal Badrodin Haiti melalui telepon seluler menegaskan setiap pengunjuk rasa dalam penyampaian aspirasinya harus disertai pemberitahuan dan harus sesuai dengan prosedur.

“Jika aksi demonstran tanpa pemberitahuan maka Polri berhak untuk membubarkannya, demo sudah ada aturan mainnya dan setiap pengunjuk rasa yang merusak fasilitas umum, aset negara dan lainnya merupakan tindakan anarkis, dan akan kita tindak tegas. Polri harus tetap profesional menangani kasus pilkada di daerah, termasuk konflik masyarakat menghadapi pilkada ini,” ujar dia.

sumber : liputan 6

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply